Soal Seleksi CPNS Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Bagian 3

Soal Seleksi CPNS Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Bagian 3
 Contoh Soal Tes Seleksi CPNS
Wawasan Kebangsaan (TWK)

1.    Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan warga negara, termasuk dalam....
A.    Hukum privat
B.    Hukum pidana
C.    Hukum perdata
D.    Hukum administrasi negara
E.    Hukum Publik

Jawaban : Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan warga negara, termasuk dalamHukum privat. (A)


2.    Berikut ini lembaga Negara yang tidak dipilih langsung oleh rakyat adalah..
A.    Anggota DPR
B.    Anggota DPD
C.    Presiden
D.    Wakil Presiden
E.    Anggota BPK

Jawaban : Anggota BPK dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD. (E)

3.    Di antara negara-negara berikut ini, yang menerapkan sistem pemerintahan referendum adalah ...
A.    Swiss
B.    Inggris
C.    Italia
D.    Belanda
E.    Belgia

Jawaban : Swiss menganut sistem pemerintahan referendum (parlementer dan presidensil) yang  berarti diketuai oleh presiden dan parlemen. Referendum berasal dari kata refer (mengembalikan) yang berarti pelaksanaan pemerintahan dikembalikan / diawasi oleh masyarakatnya. Di Swiss, parlemen sepenuhnya mengatur pemerintahan dalam negara,  dan mereka selalu berusaha mencapai keseimbangan dinamika di antara badan legislatif dan eksekutif. Ada dua jenis referendum yang diterapkan di Negara Swiss, yaitu facultative referendum dan obligatory referendum. Facultative referendum adalah ketika Jika penduduk menolak suatu hukum, mereka harus bisa mendapatkan 50.000 tanda tangan yang tidak menyetujui hukum tersebut dalam waktu 100 hari. Jika sudah didapati demikian, maka akan diadakan suatu pemilihan nasional untuk menentukan apakah para penduduk lainnya juga menyetujui atau menolak hukum tersebut. Ini adalah tipe referendum yang  sering  digunakan. Obligatory referendum adalah suatu kewenangan untuk penduduk agar dapat membuat suatu amandemen konstitusi apabila mereka mendapatkan 100.000 tanda tangan yang menyetujuinya dalam waktu 18 bulan. (A)

4.    Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan banding adalah ...
A.    Komisi Yudisial
B.    Pengadilan Tinggi
C.    Pengadilan Negeri
D.    Mahkamah Agung
E.    Mahkamah Konstitusi

Jawaban : Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding, yaitu pengadilan yang memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan pengadilan negeri. Tempat kedudukan pengadilan tinggi di ibukota provinsi. (B)


5.    Suatu model atau pola berpikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan disebut ...
A.    Rencana pembangunan
B.    Paradigma pembangunan
C.    Strategi pembangunan
D.    Pola pembangunan

E.    Upaya pembangunan

Jawaban : Pengertian Paradigma Pembangunan adalah suatu model, pola yang merupakan sistem berfikir sebagai upaya mewujudkan perubahan yang direncanakan sesuai dengan cita-cita kehidupan bermasyarakat menuju hari esok yang lebih baik secara kuantitas maupun kualitasnya.Hakekat kedudukan Pancasila sebagai paradgima pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa di dalam semua aspek pembangunan, niai-nilai Pancasila harus mewarnai jiwa pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan maupun dalam evaluasinya. Pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang kehidupan ini adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia berdasarkan nilai kodrat manusia. (B)


6.    Perang Tapanuli di Sumatera Utara dipimpin oleh ...
A.    Panglima Polim
B.    Thomas Matulessi
C.    Mohammad Shahab
D.    Sisingamangaraja XII
E.    Peto Syarif

Jawaban : Perang Tapanuli di Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. (D)


7.    Hasil keputusan sidang II PPKI pada 19 Agustus 1945 adalah ...
A.    Pemilihan presiden dan wakil presiden
B.    Penetapan dan pengesahan UUD 1945
C.    Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden
D.    Penetapan 12 menteri untuk membantu tugas presiden
E.    Penetapan dan pengesahan pembukaan UUD 1945

Jawaban : Hasil keputusan sidang II PPKI pada 19 Agustus 1945:
a.    Pembagian wilayah, terdiri atas 8 provinsi.
b.    Membentuk Komite Nasional (Daerah).
c.    Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara. (D)


8.    Rumah adat Tongkonan berasal dari Provinsi …
A.    Sulawesi Selatan
B.    Sulawesi Utara
C.    Sulawesi Tengah
D.    Sulawesi Tenggara
E.    Maluku

Jawaban : Rumah adat Sulawesi Selatan (Rumah Tongkonan) Rumah adat Sulawesi Utara (Rumah Mongondow) Rumah adat Sulawesi Tengah (Rumah Saoraja) Rumah adat Sulawesi Tenggara (Rumah Istana Buton) Rumah adat Maluku (Rumah Baileo) (A)


9.    Sebagai akibat diterapkannya politik ekonomi liberal pada akhir abad ke-19 terjadi pemindahan penduduk ke industri seperti di bawah ini, kecuali ...
A.    Industri gula
B.    Industri kelapa sawit
C.    Industri teh
D.    Industri kopi
E.    Industri tembakau

Jawaban : Sebagai akibat diterapkannya politik ekonomi liberal pada akhir abad ke-19 terjadi pemindahan penduduk ke industri:
1.    Perkebunan tembakau di Deli, Sumatra Utara.
2.    Perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
3.    Perkebunan kina di Jawa Barat.
4.    Perkebunan karet di Sumatra Timur.
5.    Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara.
6.    Perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera Utara. (A)


10.    Delegasi Pakistan pada konferensi Panca negara di Bogor 28 Desember 1954 adalah …
A.    Jawaharlal Nehru
B.    Mohammad Ali
C.    U Nu
D.    Ali Jinah
E.    Sir John Kotelawala

Jawaban : Delegasi Pakistan pada konferensi Panca negara di Bogor 28 Desember 1954 adalah Ali Jinah. (D)


11.    Pertemuan APEC pada tanggal 14-15 November 2009 di Singapura membahas …
A.    Perjanjian ekstradisi
B.    Perjanjian ekspor impor
C.    Perubahan iklim dunia
D.    Kerjasama ekonomi gobal
E.    Krisis ekonomi global

Jawaban : Para pemimpin ekonomi nnegara-negara anggota Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Denmark, Lars Lokke Rasmussen untuk membahas persiapan pertemuan PBB tentang Perubahan Iklim di Denmark, Desember 2009. (C)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel